HKI Merek Dagang UMKM: Cara Daftar Trademark di DJKI (2026)
Daftar merek dagang ke DJKI = lindungi nama brand UMKM dari penyerobotan. Panduan lengkap kelas merek, proses pendaftaran, biaya, durasi, dan kesalahan umum.
Brand UMKM kamu udah mulai dikenal? Hati-hati - di Indonesia berlaku first-to-file, artinya siapa yang daftar merek duluan, dia yang punya hak, tidak peduli siapa yang pakai duluan secara komersial.
Kasus klasik: UMKM A pakai nama "X" selama 5 tahun di Bandung. UMKM B (kompetitor) daftar merek "X" di DJKI tahun ke-3. Hasil: UMKM A bisa dilarang pakai nama yang dia pakai 5 tahun. Solusi: rebrand atau bayar lisensi ke UMKM B.
Hindari nightmare ini dengan daftar merek sejak awal. Berikut panduan lengkap.
Apa itu HKI Merek Dagang
Merek dagang (trademark) = tanda yang dapat ditampilkan secara grafis (nama, logo, slogan, kemasan distinctive) yang membedakan barang/jasa kamu dari kompetitor. Beda dengan hak cipta yang otomatis melindungi karya kreatif (foto, tulisan, desain) sejak dibuat, merek baru dilindungi setelah terdaftar di DJKI.
Yang TIDAK bisa didaftarkan:
- Tanda yang melanggar peraturan/kesusilaan/agama
- Sama atau menyerupai negara/instansi (Garuda, Indonesia, dll)
- Tanda generic ("Toko Bagus", "Restoran Enak")
- Tanda yang menyesatkan
- Lambang umum produk (gambar apel untuk produk apel)
NICE Classification - 45 kelas merek
Merek didaftarkan per kelas barang/jasa. Indonesia ikut NICE Classification internasional (45 kelas total).
Kelas populer untuk UMKM Indonesia:
| Kelas | Cakupan |
|---|---|
| 9 | Software, aplikasi, alat elektronik |
| 25 | Pakaian, fashion, alas kaki |
| 29 | Makanan olahan (daging, ikan, susu) |
| 30 | Mie, kue, kopi, teh, gula, rempah |
| 32 | Minuman non-alkohol |
| 35 | Jasa periklanan, manajemen, online retail |
| 41 | Pendidikan, hiburan, kursus |
| 42 | Software development, web design |
| 43 | Restoran, katering, akomodasi |
| 44 | Kesehatan, klinik, kecantikan |
| 45 | Jasa hukum, security |
Cek daftar lengkap: pdki-indonesia.dgip.go.id → Klasifikasi
Tip: Untuk UMKM kuliner, biasanya butuh kelas 29 + 30 + 32 (kalau menu jual makanan + mie/kue + minuman). Tiga kelas = 3× biaya PNBP.
Biaya pendaftaran (2026)
Tarif resmi mengacu pada PP 45/2024 tentang PNBP di Kementerian Hukum, dihitung per kelas - makin banyak kelas, makin besar total.
| Tipe pemohon | Daftar per kelas | Perpanjangan tepat waktu | Perpanjangan telat (sampai 6 bln lewat) |
|---|---|---|---|
| Umum | Rp 1.800.000 | Rp 2.250.000 | Rp 4.500.000 |
| UMK (UMKM) | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
Untuk dapat tarif UMK, butuh:
- NIB sudah terbit (lihat panduan NIB OSS)
- Surat keterangan UMK dari OSS atau Dinas Koperasi setempat
Contoh total biaya (UMK kuliner, 3 kelas): kelas 29 + 30 + 32 = Rp 500.000 × 3 = Rp 1.500.000 sekali daftar, plus Rp 1.000.000 × 3 tiap perpanjangan 10 tahun. Kalau lupa perpanjang sampai lewat jatuh tempo, tarif per kelas naik dua kali lipat - alasan kuat pasang reminder di kalender kewajiban usaha.
Biaya konsultan KI (opsional): Rp 2-5 juta per kelas. Worth-it kalau kasus rumit (banyak similar mark, butuh strategi argument). Untuk kasus sederhana, kamu bisa file sendiri tanpa konsultan.
Step-by-step pendaftaran (12-18 bulan total)
Step 1 - Pemeriksaan availability merek
Sebelum bayar PNBP, cek apakah merek serupa sudah ada:
- Buka pdki-indonesia.dgip.go.id
- Klik Pencarian Merek
- Cari merek persis + varian eja
- Cek hasil per kelas - apakah ada konflik?
Yang dianggap konflik:
- Eja persis sama
- Eja mirip yang bikin bingung pelanggan (misal: "Mekari" vs "Mekarin")
- Fonetik mirip (pengucapan sama)
- Logo visual mirip
- Sama-sama di kelas yang sama
Kalau ada konflik, pertimbangkan:
- Ubah branding merek
- Argue distinctiveness (kalau ada perbedaan konsep yang substansial)
- Coba kelas berbeda kalau merek terdaftar di kelas yang gak overlap
Step 2 - Siapkan dokumen
| Dokumen | Catatan |
|---|---|
| KTP pemohon (orang pribadi) | Atau akta badan hukum (PT/CV) + SK Kemenkumham |
| NPWP | Pribadi atau badan |
| NIB | Untuk apply diskon UMK |
| Logo merek (PNG/JPG/PDF) | High-res, 300+ DPI, background transparan ideal |
| Daftar barang/jasa | Per kelas, detail spesifik |
| Surat keterangan UMK | Kalau apply diskon - dari OSS atau Dinas Koperasi |
Step 3 - File online di e-Merek DJKI
- Buka merek.dgip.go.id - portal e-Merek untuk pendaftaran (beda dari PDKI yang cuma untuk pencarian)
- Klik Permohonan Merek
- Lengkapi formulir + upload dokumen
- Pilih kelas - bisa multiple kelas di 1 aplikasi (multiple PNBP)
- Submit
- Bayar PNBP (via internet banking, transfer, atau VA)
- Dapat nomor permohonan
Step 4 - Pemeriksaan formalitas (1-2 bulan)
DJKI cek dokumen lengkap atau tidak. Kalau ada yang kurang, dapat surat permintaan kelengkapan - kamu punya 30 hari untuk respond.
Step 5 - Pengumuman + oposisi (2 bulan)
Setelah lolos formalitas, merek diumumkan di Berita Resmi DJKI selama 2 bulan. Pihak ketiga bisa file oposisi kalau merasa dirugikan.
Kalau ada oposisi:
- DJKI panggil pihak untuk hearing
- Bisa berlanjut ke proses panjang (Komisi Banding, Pengadilan Niaga)
Step 6 - Pemeriksaan substantif (maksimal 150 hari kerja)
Setelah masa pengumuman berakhir, DJKI cek substansi:
- Apakah merek bisa dibedakan?
- Tidak menyesatkan?
- Tidak sama dengan terdaftar?
Hasil: lolos atau usulan penolakan. Kalau penolakan, kamu bisa file argumen tanggapan dalam 30 hari.
Step 7 - Sertifikat merek terbit
Kalau lolos semua, sertifikat merek terbit. Total durasi: 12-18 bulan.
Merek berlaku 10 tahun, bisa diperpanjang tanpa batas (selama tetap dipakai komersial).
Kesalahan umum saat daftar merek
-
Skip availability check. PNBP terbayar untuk merek yang ujungnya ditolak = uang hangus.
-
Pilih kelas salah. Merek terdaftar di kelas 9 (software) tapi produk lo F&B = perlindungan gak berlaku di market yang relevan.
-
Logo low-res. DGIP minta minimum quality. Kalau JPG 72 DPI, lambat di-process atau ditolak.
-
Hindari menyertakan deskriptif text di logo. "Toko Roti Enak Sentosa" yang lo daftarkan - "Toko Roti Enak" dianggap deskriptif (tidak distinctive), perlindungan cuma "Sentosa".
-
Tidak update saat ada perubahan pemilik / alamat. Wajib update ke DJKI dalam 30 hari kalau ada pergantian.
Setelah merek terdaftar - wajib kamu lakukan
- Pakai simbol ® di material marketing (legal hanya untuk merek terdaftar)
- Track penggunaan komersial (bukti merek aktif dipakai, penting untuk perpanjangan)
- Monitor potensi infringement - kompetitor pakai merek serupa? Send cease & desist letter dulu sebelum eskalasi
- Renewal 10 tahun - set reminder kalender 12 bulan sebelum jatuh tempo
Sumber resmi & referensi
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: dgip.go.id
- Cek merek terdaftar (PDKI): pdki-indonesia.dgip.go.id
- Daftar merek (e-Merek): merek.dgip.go.id
- UU 20/2016 Merek dan Indikasi Geografis
- PP 45/2024 Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum (dasar tarif merek terbaru)
Sebelum daftar merek, pastikan struktur usaha kamu jelas - lihat beda PT vs CV vs Perorangan. Untuk brand foundation yang kuat sebelum file ke DJKI, panduan membangun brand UMKM dari nol.
Edisi mingguan
Dapat insight UMKM tiap Selasa
1 email, 1 topik, 5 menit baca. Tanpa promo, tanpa spam. Berhenti kapan saja.
Kami tidak akan share email kamu ke pihak ketiga. Baca kebijakan privasi.
Baca lainnya
Artikel terkait
- Legal
21 Juni 2026·8 mnt
Legal21 Juni 2026
8 menit baca
Hak Paten & Desain Industri UMKM: Beda & Cara Daftar
Bedakan paten, paten sederhana, desain industri, merek, dan hak cipta. Kapan UMKM butuh masing-masing, syarat, tarif UMK di DJKI, dan jangka perlindungan.
- #hki
- #paten
- #desain industri
- Legal
24 Mei 2026·7 mnt
Legal24 Mei 2026
7 menit baca
BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan UMKM: Wajib atau Tidak?
Aturan BPJS untuk UMKM Indonesia - wajib daftarkan karyawan kapan, iuran berapa, cara daftar, dan sanksi kalau tidak comply. Plus BPJS untuk owner UMKM sendiri.
- #bpjs
- #ketenagakerjaan
- #umkm
- Legal
25 Mei 2026·6 mnt
Legal25 Mei 2026
6 menit baca
Sertifikasi Halal MUI/BPJPH untuk UMKM (2026): Self-Declare vs Reguler
Sertifikasi halal wajib UMKM: UMK mikro-kecil batas 17 Oktober 2026. Beda jalur Self-Declare gratis vs Reguler, biaya, durasi, dan dokumennya.
- #halal
- #mui
- #bpjph
- Legal
26 Mei 2026·5 mnt
Legal26 Mei 2026
5 menit baca
Coretax DJP - Siapkan UMKM kamu untuk Transisi 2025-2026
Coretax jadi sistem inti pajak DJP untuk semua wajib pajak sejak 1 Januari 2025. Yang berubah untuk UMKM: EFIN tergantikan dan SPT kini lewat Coretax.
- #coretax
- #djp
- #pajak
- Legal
2 Juli 2026·6 mnt
Legal2 Juli 2026
6 menit baca
Cara Hadapi Pemeriksaan Pajak UMKM: Hak & Persiapan
Dapat surat dari DJP? Pahami beda SP2DK dan pemeriksaan resmi, hak dan kewajibanmu, dokumen yang disiapkan, batas waktu tanggapan, dan kapan butuh konsultan.
- #pemeriksaan pajak
- #sp2dk
- #pajak umkm
- Legal
7 Mei 2026·7 mnt
Legal7 Mei 2026
7 menit baca
Kontrak Kerja Karyawan UMKM - Template dan Hal Wajib Ada (2026)
Template kontrak kerja UMKM yang sesuai UU Ketenagakerjaan & UU Cipta Kerja 2026. PKWT, PKWTT, masa probation, klausul kunci, dan kesalahan umum.
- #kontrak
- #ketenagakerjaan
- #karyawan