HKI Merek Dagang UMKM: Cara Daftar Trademark di DJKI (2026)

Brand UMKM kamu udah mulai dikenal? Hati-hati — di Indonesia berlaku first-to-file, artinya siapa yang daftar merek duluan, dia yang punya hak, tidak peduli siapa yang pakai duluan secara komersial.

Kasus klasik: UMKM A pakai nama "X" selama 5 tahun di Bandung. UMKM B (kompetitor) daftar merek "X" di DJKI tahun ke-3. Hasil: UMKM A bisa dilarang pakai nama yang dia pakai 5 tahun. Solusi: rebrand atau bayar lisensi ke UMKM B.

Hindari nightmare ini dengan daftar merek sejak awal. Berikut panduan lengkap.

Apa itu HKI Merek Dagang

Merek (trademark) = tanda yang dapat ditampilkan secara grafis (nama, logo, slogan, kemasan distinctive) yang membedakan barang/jasa kamu dari kompetitor.

Yang TIDAK bisa didaftarkan:

• Tanda yang melanggar peraturan/kesusilaan/agama
• Sama atau menyerupai negara/instansi (Garuda, Indonesia, dll)
• Tanda generic ("Toko Bagus", "Restoran Enak")
• Tanda yang menyesatkan
• Lambang umum produk (gambar apel untuk produk apel)

NICE Classification — 45 kelas merek

Merek didaftarkan per kelas barang/jasa. Indonesia ikut NICE Classification internasional (45 kelas total).

Kelas populer untuk UMKM Indonesia:

Kelas	Cakupan
9	Software, aplikasi, alat elektronik
25	Pakaian, fashion, alas kaki
29	Makanan olahan (daging, ikan, susu)
30	Mie, kue, kopi, teh, gula, rempah
32	Minuman non-alkohol
35	Jasa periklanan, manajemen, online retail
41	Pendidikan, hiburan, kursus
42	Software development, web design
43	Restoran, katering, akomodasi
44	Kesehatan, klinik, kecantikan
45	Jasa hukum, security

Cek daftar lengkap: pdki-indonesia.dgip.go.id → Klasifikasi

Tip: Untuk UMKM kuliner, biasanya butuh kelas 29 + 30 + 32 (kalau menu jual makanan + mie/kue + minuman). Tiga kelas = 3× biaya PNBP.

Biaya pendaftaran (2026)

Tipe pemohon	Biaya per kelas	Biaya perpanjangan (10 tahun)
Regular	Rp 1.800.000	Rp 2.250.000
UMK (UMKM)	Rp 500.000	Rp 1.000.000

Untuk dapat tarif UMK, butuh:

• NIB sudah terbit (lihat panduan NIB OSS)
• Surat keterangan UMK dari OSS atau Dinas Koperasi setempat

Biaya konsultan KI (opsional): Rp 2-5 juta per kelas. Worth-it kalau kasus rumit (banyak similar mark, butuh strategi argument). Untuk kasus sederhana, lo bisa file sendiri tanpa konsultan.

Step-by-step pendaftaran (12-18 bulan total)

Step 1 — Pemeriksaan availability merek

Sebelum bayar PNBP, cek apakah merek serupa sudah ada:

1. Buka pdki-indonesia.dgip.go.id
2. Klik Pencarian Merek
3. Cari merek persis + varian eja
4. Cek hasil per kelas — apakah ada konflik?

Yang dianggap konflik:

• Eja persis sama
• Eja mirip yang bikin bingung pelanggan (misal: "Mekari" vs "Mekarin")
• Fonetik mirip (pengucapan sama)
• Logo visual mirip
• Sama-sama di kelas yang sama

Kalau ada konflik, pertimbangkan:

• Ubah branding merek
• Argue distinctiveness (kalau ada perbedaan konsep yang substansial)
• Coba kelas berbeda kalau merek terdaftar di kelas yang gak overlap

Step 2 — Siapkan dokumen

Dokumen	Catatan
KTP pemohon (orang pribadi)	Atau akta badan hukum (PT/CV) + SK Kemenkumham
NPWP	Pribadi atau badan
NIB	Untuk apply diskon UMK
Logo merek (PNG/JPG/PDF)	High-res, 300+ DPI, background transparan ideal
Daftar barang/jasa	Per kelas, detail spesifik
Surat keterangan UMK	Kalau apply diskon — dari OSS atau Dinas Koperasi

Step 3 — File online di DGIP

1. Buka pdki-indonesia.dgip.go.id
2. Klik Permohonan Merek
3. Lengkapi formulir + upload dokumen
4. Pilih kelas — bisa multiple kelas di 1 aplikasi (multiple PNBP)
5. Submit
6. Bayar PNBP (via internet banking, transfer, atau VA)
7. Dapat nomor permohonan

Step 4 — Pemeriksaan formalitas (1-2 bulan)

DJKI cek dokumen lengkap atau tidak. Kalau ada yang kurang, dapat surat permintaan kelengkapan — kamu punya 30 hari untuk respond.

Step 5 — Pemeriksaan substantif (5-6 bulan)

DJKI cek substansi:

• Apakah merek bisa dibedakan?
• Tidak menyesatkan?
• Tidak sama dengan terdaftar?

Hasil: lolos atau usulan penolakan. Kalau penolakan, kamu bisa file argumen tanggapan dalam 30 hari.

Step 6 — Pengumuman + oposisi (2 bulan)

Merek diumumkan di Berita Resmi DJKI. Pihak ketiga bisa file oposisi kalau merasa dirugikan.

Kalau ada oposisi:

• DJKI panggil pihak untuk hearing
• Bisa berlanjut ke proses panjang (Komisi Banding, Pengadilan Niaga)

Step 7 — Sertifikat merek terbit

Kalau lolos semua, sertifikat merek terbit. Total durasi: 12-18 bulan.

Merek berlaku 10 tahun, bisa diperpanjang tanpa batas (selama tetap dipakai komersial).

Kesalahan umum saat daftar merek

1. Skip availability check. PNBP terbayar untuk merek yang ujungnya ditolak = uang hangus.

2. Pilih kelas salah. Merek terdaftar di kelas 9 (software) tapi produk lo F&B = perlindungan gak berlaku di market yang relevan.

3. Logo low-res. DGIP minta minimum quality. Kalau JPG 72 DPI, lambat di-process atau ditolak.

4. Hindari menyertakan deskriptif text di logo. "Toko Roti Enak Sentosa" yang lo daftarkan — "Toko Roti Enak" dianggap deskriptif (tidak distinctive), perlindungan cuma "Sentosa".

5. Tidak update saat ada perubahan pemilik / alamat. Wajib update ke DJKI dalam 30 hari kalau ada pergantian.

Setelah merek terdaftar — wajib kamu lakukan

1. Pakai simbol ® di material marketing (legal hanya untuk merek terdaftar)
2. Track penggunaan komersial (bukti merek aktif dipakai, penting untuk perpanjangan)
3. Monitor potensi infringement — kompetitor pakai merek serupa? Send cease & desist letter dulu sebelum eskalasi
4. Renewal 10 tahun — set reminder kalender 12 bulan sebelum jatuh tempo

Sumber resmi & referensi

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: dgip.go.id
• Database merek terdaftar: pdki-indonesia.dgip.go.id
• UU 20/2016 Merek dan Indikasi Geografis
• PMK 28/2018 Standar Biaya Keluaran DJKI

---

Sebelum daftar merek, pastikan struktur usaha kamu jelas — lihat beda PT vs CV vs Perorangan. Untuk brand foundation yang kuat sebelum file ke DJKI, panduan membangun brand UMKM dari nol.