BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan untuk UMKM — Wajib atau Tidak? (Aturan 2026)

BPJS sering dianggap "tambahan biaya" oleh UMKM. Padahal: wajib menurut UU, sanksi non-comply lumayan, dan justru benefit untuk owner sendiri (peace of mind kalau ada karyawan kecelakaan kerja, ada karyawan sakit kritis).

Panduan ini ringkas aturan BPJS untuk UMKM 2026 + cara daftar.

Dasar hukum BPJS untuk UMKM

• UU 24/2011 — pembentukan BPJS, wajib semua pemberi kerja daftarkan karyawan
• PP 86/2013 — sanksi administratif untuk pemberi kerja non-comply
• PP 44/2015 — penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja & Kematian
• PP 82/2019 — perubahan iuran BPJS Kesehatan
• Perpres 64/2020 — penyesuaian iuran BPJS Kesehatan terbaru

Intinya: semua pemberi kerja, termasuk UMKM dengan 1 karyawan, wajib daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan + BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan — 4 program

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Iuran: 0.24% - 1.74% gaji per bulan (tergantung risiko kerja)

• Risiko sangat rendah (kantor admin): 0.24%
• Risiko rendah (retail, F&B): 0.54%
• Risiko sedang (logistik, manufaktur ringan): 0.89%
• Risiko tinggi (konstruksi): 1.27%
• Risiko sangat tinggi (pertambangan): 1.74%

Coverage: Biaya pengobatan + santunan kalau kecelakaan saat kerja atau perjalanan tugas.

Yang bayar: 100% perusahaan.

2. Jaminan Kematian (JKm)

Iuran: 0.3% gaji per bulan Coverage: Santunan Rp 42 juta + biaya pemakaman Rp 10 juta untuk keluarga kalau karyawan meninggal (kapan saja, bukan hanya kerja). Yang bayar: 100% perusahaan.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Iuran: 5.7% gaji (3.7% perusahaan + 2% karyawan) Coverage: Tabungan untuk hari tua karyawan. Dapat diambil saat pensiun (56 tahun), PHK, meninggal, atau cacat total.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Iuran: 3% gaji (2% perusahaan + 1% karyawan), capped pada gaji Rp 8.9 juta Coverage: Pensiun bulanan setelah karyawan 56 tahun + memenuhi syarat masa iuran 15 tahun.

Total iuran BPJS Ketenagakerjaan

Untuk karyawan UMKM dengan risiko rendah (retail/F&B/jasa):

Program	Total	Perusahaan	Karyawan
JKK	0.54%	0.54%	-
JKm	0.30%	0.30%	-
JHT	5.70%	3.70%	2.00%
JP (capped 8.9jt)	3.00%	2.00%	1.00%
Total	9.54%	6.54%	3.00%

Untuk karyawan gaji Rp 5 juta:

• Perusahaan: Rp 5jt × 6.54% = Rp 327.000/bulan
• Karyawan (potong dari gaji): Rp 5jt × 3% = Rp 150.000/bulan
• Total iuran: Rp 477.000/bulan

BPJS Kesehatan — 1 program

Iuran: 5% gaji per bulan (capped pada Rp 12 juta gaji)

• Perusahaan: 4%
• Karyawan: 1%

Coverage:

• Karyawan + suami/istri + 3 anak kandung di bawah 21 tahun
• Rawat jalan + rawat inap + persalinan + obat-obatan
• Kelas 1-2-3 (default kelas berdasarkan gaji, bisa upgrade dengan top-up)

Untuk karyawan gaji Rp 5 juta:

• Perusahaan: Rp 200.000/bulan
• Karyawan (potong dari gaji): Rp 50.000/bulan

Total beban BPJS untuk UMKM

Untuk karyawan gaji Rp 5 juta/bulan, risiko rendah:

Iuran	Perusahaan	Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 327.000	Rp 150.000
BPJS Kesehatan	Rp 200.000	Rp 50.000
Total	Rp 527.000/bulan	Rp 200.000/bulan

Untuk UMKM dengan 5 karyawan rata-rata gaji Rp 5jt:

• Beban perusahaan: ~Rp 2.6 juta/bulan = ~Rp 31 juta/tahun
• Potongan karyawan: ~Rp 1 juta/bulan dari total payroll

BPJS untuk owner / pemilik UMKM sendiri

Owner bukan karyawan = tidak otomatis terdaftar. Tapi bisa daftar mandiri:

BPJS Ketenagakerjaan — Bukan Penerima Upah (BPU)

Untuk: Owner UMKM, freelancer, pedagang, tukang, dll.

Iuran flexibel — pilih upah dasar Rp 1jt - Rp 20jt:

• Upah dasar Rp 1jt: iuran ~Rp 16.800/bulan (JKK + JKm only)
• Upah dasar Rp 5jt: iuran ~Rp 84.000/bulan (JKK + JKm + JHT optional)

Program available untuk BPU: JKK + JKm wajib, JHT optional.

BPJS Kesehatan — PBPU (mandiri)

Tier:

• Kelas 1: Rp 150.000/bulan
• Kelas 2: Rp 100.000/bulan
• Kelas 3: Rp 35.000/bulan (saat ini Rp 35rb, ada wacana naik ke Rp 42rb)

Pilih sesuai kemampuan + preferensi kelas rawat inap.

Step-by-step pendaftaran perusahaan

A. BPJS Ketenagakerjaan

1. Login bpjsketenagakerjaan.go.id → Pemberi Kerja → Daftar
2. Isi data perusahaan:
   • Nama perusahaan / pemberi kerja
   • Alamat operasional
   • NPWP
   • NIB
   • Bidang usaha (KBLI)
   • Jumlah karyawan estimasi
3. Upload dokumen:
   • Surat keterangan pendirian (akta PT/CV) — atau KTP (perorangan)
   • SK Kemenkumham (kalau badan hukum)
4. Submit + tunggu verifikasi (1-3 hari kerja)
5. Dapat Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja (NPP) + login credentials dashboard

B. Daftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan

1. Login dashboard PU (NPP)
2. Karyawan → Tambah Karyawan
3. Isi per karyawan: NIK, nama, tanggal lahir, gaji, tanggal mulai kerja
4. Pilih program (default: JKK + JKm + JHT + JP)
5. Submit
6. Karyawan dapat KPJ (Kartu Peserta) — info bisa diakses via app BPJSTKU

C. BPJS Kesehatan

1. Login bpjs-kesehatan.go.id → Pendaftaran → Badan Usaha
2. Isi data perusahaan (sama dengan BPJS Ketenagakerjaan)
3. Upload dokumen pendukung
4. Submit + tunggu verifikasi
5. Dapat Nomor Virtual Account untuk pembayaran iuran bulanan

D. Daftarkan karyawan + keluarga ke BPJS Kesehatan

1. Login dashboard
2. Daftarkan Karyawan
3. Per karyawan: KTP, KK, foto
4. Daftarkan suami/istri + 3 anak kandung di bawah 21 tahun (gratis, tanggungan)
5. Anak ke-4+ atau extended family: daftarkan terpisah dengan iuran sendiri

Yang sering keliru UMKM dengan BPJS

1. Tidak daftar karena "cuma 1-2 karyawan". Aturan tidak melihat jumlah — semua wajib.

2. Daftarkan dengan gaji yang lebih rendah dari aktual (untuk hemat iuran). Risiko: kalau ada klaim (kecelakaan, kematian), santunan dihitung dari gaji terdaftar. Karyawan dirugikan.

3. Telat bayar iuran. Sanksi denda 2% per bulan. Karyawan tidak dapat akses layanan saat butuh.

4. Tidak update saat karyawan keluar. Iuran kena ke karyawan yang sudah tidak kerja. Atau lebih parah: karyawan baru tidak ter-cover.

5. Skip BPJS sebagai "tidak penting". Saat ada karyawan kecelakaan kerja serius tanpa BPJS = perusahaan harus tanggung 100% biaya medis + santunan. Bisa bangkrut UMKM.

Sanksi non-comply

Pelanggaran	Sanksi
Tidak daftar perusahaan	Teguran → denda Rp 50 juta + denda iuran kumulatif
Tidak daftarkan karyawan	Denda Rp 1 juta per karyawan + iuran kumulatif
Telat bayar iuran	2% per bulan dari iuran tertunggak
Potong iuran karyawan tapi tidak setor	Pidana penjara hingga 8 tahun + denda Rp 1 miliar (Pasal 9 UU 24/2011)
Tidak update data karyawan	Teguran administratif

Sumber resmi

• BPJS Ketenagakerjaan: bpjsketenagakerjaan.go.id, call 175
• BPJS Kesehatan: bpjs-kesehatan.go.id, call 165
• PP 86/2013 — sanksi pemberi kerja
• PP 44/2015 — JKK & JKm
• Perpres 64/2020 — BPJS Kesehatan terbaru

---

BPJS = bagian dari foundational compliance UMKM yang formalisasi. Untuk struktur usaha yang benar dari awal, lihat beda PT vs CV vs Perorangan. Untuk pengelolaan payroll efisien dengan auto-hitung BPJS + PPh 21, aplikasi payroll & HR UMKM.