PHK & Pesangon Karyawan UMKM — Aturan, Cara Hitung, dan Prosedurnya

Memberhentikan karyawan adalah salah satu keputusan paling tidak nyaman bagi pemilik usaha — secara emosional maupun hukum. Banyak UMKM melakukannya dengan cara yang justru menimbulkan masalah: tanpa pemberitahuan jelas, tanpa menghitung hak karyawan, atau dengan asumsi "usaha kecil tidak perlu repot soal pesangon." Padahal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai aturan bisa berujung laporan ke Dinas Ketenagakerjaan dan tuntutan yang jauh lebih mahal. Artikel ini menjelaskan aturan PHK dan pesangon yang berlaku, cara menghitungnya, dan prosedur yang aman — agar kamu bisa berpisah dengan karyawan secara adil dan tanpa sengketa.

PHK harus punya alasan yang sah

Pengusaha tidak bisa mem-PHK seenaknya. UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja) dan PP 35/2021 mengatur alasan-alasan PHK yang diakui, antara lain:

• Perusahaan melakukan efisiensi karena kerugian atau mencegah kerugian
• Perusahaan tutup atau pailit
• Karyawan melakukan pelanggaran berat sesuai perjanjian kerja
• Karyawan mangkir, sakit berkepanjangan, atau memasuki usia pensiun
• Karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Setiap alasan punya konsekuensi besaran kompensasi yang berbeda. Penting: PHK dilarang atas dasar diskriminasi (agama, suku, jenis kelamin, kondisi hamil, dll).

Tiga komponen kompensasi PHK

Untuk karyawan tetap (PKWTT), kompensasi PHK bisa terdiri dari tiga komponen:

1. Uang Pesangon — berdasarkan masa kerja:

Masa kerja	Uang pesangon
< 1 tahun	1 bulan upah
1–2 tahun	2 bulan upah
2–3 tahun	3 bulan upah
3–4 tahun	4 bulan upah
...	...
≥ 8 tahun	9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) — untuk masa kerja 3 tahun ke atas, mulai 2 bulan upah (3–6 tahun) hingga 10 bulan upah (24 tahun lebih).

3. Uang Penggantian Hak (UPH) — sisa cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat penerimaan kerja bila relevan, dan hal lain sesuai perjanjian.

Catatan penting: total pesangon + UPMK dikalikan faktor pengali yang berbeda tergantung alasan PHK (mis. efisiensi karena rugi, pailit, pelanggaran, atau pengunduran diri). Karena rumusnya berlapis dan tarifnya bisa diperbarui, gunakan tabel ini sebagai gambaran dan konfirmasi perhitungan final dengan konsultan HR atau hukum.

Contoh gambaran sederhana

Karyawan tetap dengan masa kerja 4 tahun dan upah Rp 4 juta, di-PHK karena efisiensi:

• Uang pesangon: 5 bulan × Rp 4 juta = Rp 20 juta (sebelum faktor pengali)
• UPMK: 2 bulan × Rp 4 juta = Rp 8 juta
• UPH: sisa cuti, dll

Angka akhir tergantung faktor pengali sesuai alasan. Yang ingin ditekankan: siapkan dana ini jauh sebelum PHK terjadi — banyak UMKM kaget karena tidak mencadangkan kewajiban ini.

Prosedur PHK yang benar

1. Beri pemberitahuan tertulis alasan dan rencana PHK kepada karyawan.
2. Berunding (bipartit) untuk mencapai kesepakatan tentang hak yang diterima.
3. Buat perjanjian bersama tertulis yang ditandatangani kedua pihak bila sepakat.
4. Bayar hak karyawan sesuai kesepakatan dan aturan, tepat waktu.
5. Jika tidak sepakat, penyelesaian berlanjut ke mediasi di Disnaker, lalu Pengadilan Hubungan Industrial bila perlu.

Selama proses, pastikan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan karyawan tetap terpenuhi sampai hubungan kerja resmi berakhir.

Cara mencegah PHK jadi sengketa

Mulai dari kontrak yang jelas. Banyak masalah PHK berakar dari hubungan kerja yang sejak awal tidak rapi. Pastikan setiap karyawan punya perjanjian kerja tertulis dan kamu paham beda PKWT dan PKWTT — karena hak saat berpisah sangat berbeda antara keduanya.

Dokumentasikan kinerja. Untuk PHK karena pelanggaran, catatan peringatan (SP1, SP2, SP3) yang terdokumentasi melindungi posisimu.

Utamakan musyawarah. Dalam praktik UMKM, mayoritas PHK selesai secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang adil. Pendekatan manusiawi + hitungan yang benar jauh lebih murah daripada sengketa berbulan-bulan.

---

PHK yang dilakukan dengan benar bukan sekadar soal mematuhi hukum — ini soal menjaga reputasi usaha dan memperlakukan orang yang pernah bekerja untukmu dengan layak. Pahami alasan yang sah, hitung hak karyawan sesuai PP 35/2021, ikuti prosedur, dan utamakan kesepakatan tertulis. Untuk kasus dengan masa kerja panjang atau nilai besar, konsultasikan ke profesional bersertifikat — biaya konsultasi jauh lebih kecil dari biaya salah langkah.

---

Artikel terkait: PKWT vs PKWTT untuk Karyawan UMKM | Template Kontrak Kerja Karyawan UMKM | BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan untuk UMKM